Ungkap Rahasia Kelam Penyimpangan Orde Baru


Ungkap Rahasia Kelam Penyimpangan Orde Baru

Penyimpangan Orde Baru dalam Ketata Negaraan mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di Indonesia yang menyimpang dari prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berlaku.

Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, antara lain:

  • Politik: Pembatasan kebebasan berpendapat, pembungkaman oposisi, dan manipulasi pemilu.
  • Ekonomi: Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela, serta pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang.
  • Hukum: Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, penahanan tanpa proses hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
  • Sosial: Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pembatasan kebebasan beragama, dan pembungkaman gerakan sosial.

Penyimpangan-penyimpangan ini membawa dampak buruk bagi Indonesia, antara lain:

  • Kemerosotan demokrasi dan hak asasi manusia.
  • Meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi.
  • melemahnya supremasi hukum.
  • Terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, dilakukan upaya untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan tersebut dan menegakkan kembali prinsip-prinsip ketatanegaraan yang demokratis.

Penyimpangan Orde Baru dalam Ketata Negaraan

Penyimpangan Orde Baru dalam Ketata Negaraan merupakan tindakan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di Indonesia yang menyimpang dari prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berlaku. Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

  • Pembatasan kebebasan berpendapat
  • Pembungkaman oposisi
  • Manipulasi pemilu
  • Korupsi
  • Kolusi
  • Nepotisme
  • Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman
  • Penahanan tanpa proses hukum
  • Pelanggaran hak asasi manusia

Penyimpangan-penyimpangan ini berdampak buruk bagi Indonesia, antara lain kemerosotan demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, melemahnya supremasi hukum, dan terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pembatasan kebebasan berpendapat

Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan. Pembatasan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti sensor terhadap media massa, pembredelan surat kabar dan majalah, serta penangkapan dan penahanan aktivis dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah.

  • Sensor terhadap media massa

    Sensor terhadap media massa dilakukan secara ketat oleh pemerintah Orde Baru. Semua media massa, baik cetak maupun elektronik, harus tunduk pada aturan sensor yang ditetapkan oleh pemerintah. Media massa yang melanggar aturan sensor akan dikenakan sanksi, seperti pembredelan atau pencabutan izin usaha.

  • Pembredelan surat kabar dan majalah

    Pemerintah Orde Baru juga sering memberedel surat kabar dan majalah yang kritis terhadap pemerintah. Pembredelan dilakukan dengan alasan bahwa surat kabar dan majalah tersebut telah menyebarkan berita bohong atau menyesatkan.

  • Penangkapan dan penahanan aktivis dan jurnalis

    Aktivis dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah juga sering ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Mereka dituduh sebagai subversif atau anti-pemerintah.

Pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pembatasan ini menciptakan suasana ketakutan dan intimidasi, sehingga masyarakat tidak berani mengutarakan pendapatnya secara bebas. Akibatnya, terjadi kemandekan berpikir dan masyarakat menjadi apatis terhadap masalah-masalah sosial dan politik.

Pembungkaman oposisi

Pembungkaman oposisi merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan. Pembungkaman ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, pelarangan partai politik oposisi, dan penangkapan dan penahanan aktivis oposisi.

Pembungkaman oposisi dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan membungkam oposisi, pemerintah dapat mencegah munculnya kritik dan perbedaan pendapat yang dapat mengancam stabilitas rezim.

Pembungkaman oposisi berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pembungkaman ini menciptakan suasana ketakutan dan intimidasi, sehingga masyarakat tidak berani mengutarakan pendapatnya secara bebas. Akibatnya, terjadi kemandekan berpikir dan masyarakat menjadi apatis terhadap masalah-masalah sosial dan politik.

Selain itu, pembungkaman oposisi juga berdampak pada melemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Tanpa adanya oposisi yang kuat, pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang tanpa adanya kontrol dari pihak lain.

Oleh karena itu, pembungkaman oposisi merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang harus diwaspadai dan dicegah agar tidak terulang kembali di masa depan.

Manipulasi Pemilu

Manipulasi pemilu merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan. Manipulasi pemilu dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggelembungan suara, intimidasi pemilih, dan penghilangan suara oposisi.

Manipulasi pemilu berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Manipulasi pemilu menciptakan ketidakadilan dan merampas hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara bebas dan adil. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis dan tidak percaya terhadap proses demokrasi.

Selain itu, manipulasi pemilu juga berdampak pada melemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Tanpa adanya pemilu yang jujur dan adil, pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang tanpa adanya kontrol dari pihak lain.

Baca juga:  Apa itu Afiliasi Jurnal dan Kenapa Penting?

Oleh karena itu, manipulasi pemilu merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang harus diwaspadai dan dicegah agar tidak terulang kembali di masa depan.

Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Pada masa Orde Baru, korupsi merajalela di berbagai bidang, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, hingga penegakan hukum. Korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintahan, militer, dan pengusaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

Korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru sangat sistematis dan terorganisir. Pejabat publik membentuk jaringan korupsi yang saling melindungi dan berbagi keuntungan. Akibatnya, korupsi menjadi budaya di Indonesia dan sangat sulit diberantas.

Korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi negara dan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial, dan melemahkan supremasi hukum. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Kolusi

Kolusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, biasanya rekan bisnis atau kroni, dengan mengabaikan kepentingan publik.

  • Pemberian proyek kepada kroni

    Kolusi sering terjadi dalam pemberian proyek-proyek pemerintah. Pejabat publik memberikan proyek kepada perusahaan-perusahaan milik kroni atau rekan bisnisnya, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman yang cukup. Praktik ini merugikan negara karena proyek tidak dikerjakan dengan baik dan negara harus membayar lebih mahal.

  • Pemberian izin usaha

    Kolusi juga terjadi dalam pemberian izin usaha. Pejabat publik memberikan izin usaha kepada perusahaan-perusahaan tertentu, meskipun perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan atau melanggar peraturan. Praktik ini merugikan pengusaha yang jujur dan taat aturan.

  • Pengaturan penegakan hukum

    Kolusi juga terjadi dalam penegakan hukum. Pejabat publik melindungi kroni atau rekan bisnisnya dari jeratan hukum, meskipun mereka terbukti bersalah melakukan kejahatan. Praktik ini merusak supremasi hukum dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat.

  • Penjualan jabatan

    Kolusi juga terjadi dalam penjualan jabatan. Pejabat publik menjual jabatan kepada orang-orang yang bersedia membayar, meskipun mereka tidak memiliki kompetensi atau kualifikasi yang diperlukan. Praktik ini merusak birokrasi dan pelayanan publik.

Kolusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kolusi menghambat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial, dan melemahkan supremasi hukum. Selain itu, kolusi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Nepotisme

Nepotisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang terjadi ketika pejabat publik memberikan keuntungan atau jabatan kepada kerabat atau kroninya, meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman yang diperlukan.

  • Pengangkatan kerabat ke jabatan penting

    Nepotisme sering terjadi dalam pengangkatan pejabat negara. Pejabat publik mengangkat kerabatnya ke jabatan-jabatan penting, meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman yang cukup. Praktik ini merugikan negara karena jabatan tersebut tidak dipegang oleh orang yang kompeten.

  • Pemberian proyek kepada perusahaan milik kerabat

    Nepotisme juga terjadi dalam pemberian proyek-proyek pemerintah. Pejabat publik memberikan proyek kepada perusahaan-perusahaan milik kerabatnya, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman yang cukup. Praktik ini merugikan negara karena proyek tidak dikerjakan dengan baik dan negara harus membayar lebih mahal.

  • Pengaturan penegakan hukum

    Nepotisme juga terjadi dalam penegakan hukum. Pejabat publik melindungi kerabatnya dari jeratan hukum, meskipun mereka terbukti bersalah melakukan kejahatan. Praktik ini merusak supremasi hukum dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat.

  • Penjualan jabatan

    Nepotisme juga terjadi dalam penjualan jabatan. Pejabat publik menjual jabatan kepada kerabatnya, meskipun mereka tidak memiliki kompetensi atau kualifikasi yang diperlukan. Praktik ini merusak birokrasi dan pelayanan publik.

Nepotisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Nepotisme menghambat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial, dan melemahkan supremasi hukum. Selain itu, nepotisme juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman

Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang sangat merugikan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman terjadi ketika hakim atau pejabat pengadilan lainnya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk menegakkan keadilan.

Baca juga:  Rahasia Terungkap: Apa Itu Baptis yang Belum Anda Ketahui

Pada masa Orde Baru, penyalahgunaan kekuasaan kehakiman terjadi secara sistematis dan terorganisir. Hakim-hakim seringkali diintervensi oleh pihak eksekutif atau legislatif dalam menangani suatu perkara. Akibatnya, banyak perkara yang tidak diputuskan secara adil dan sesuai dengan hukum.

Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman menyebabkan ketidakadilan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, dan melemahnya supremasi hukum.

Salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru adalah kasus penangkapan dan penahanan aktivis HAM Munir Said Thalib. Munir ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Ia dituduh terlibat dalam kegiatan subversif dan anti-pemerintah. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya.

Kasus penangkapan dan penahanan Munir merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kekuasaan kehakiman disalahgunakan pada masa Orde Baru. Penyalahgunaan kekuasaan kehakiman seperti ini sangat merugikan masyarakat dan negara.

Penahanan tanpa proses hukum

Penahanan tanpa proses hukum merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang sangat merugikan masyarakat. Penahanan tanpa proses hukum terjadi ketika seseorang ditangkap dan ditahan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, seperti penetapan tersangka, penahanan, dan persidangan.

Pada masa Orde Baru, penahanan tanpa proses hukum terjadi secara sistematis dan terorganisir. Banyak aktivis politik, tokoh oposisi, dan masyarakat sipil yang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Mereka dituduh terlibat dalam kegiatan subversif dan anti-pemerintah. Namun, tuduhan tersebut seringkali tidak terbukti kebenarannya.

Penahanan tanpa proses hukum memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Penahanan tanpa proses hukum menyebabkan ketidakadilan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dan melemahnya supremasi hukum.

Salah satu contoh penahanan tanpa proses hukum pada masa Orde Baru adalah kasus penangkapan dan penahanan aktivis HAM Munir Said Thalib. Munir ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Ia dituduh terlibat dalam kegiatan subversif dan anti-pemerintah. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya.

Kasus penangkapan dan penahanan Munir merupakan salah satu contoh nyata bagaimana penahanan tanpa proses hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam aktivis dan tokoh oposisi pada masa Orde Baru. Penahanan tanpa proses hukum seperti ini sangat merugikan masyarakat dan negara.

Pelanggaran hak asasi manusia

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan yang sangat merugikan masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika negara melanggar hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.

Pada masa Orde Baru, pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara sistematis dan terorganisir. Banyak aktivis politik, tokoh oposisi, dan masyarakat sipil yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Mereka ditangkap, ditahan, disiksa, bahkan dibunuh tanpa melalui proses hukum yang jelas.

Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang paling terkenal pada masa Orde Baru adalah peristiwa penembakan misterius (petrus). Dalam peristiwa ini, banyak orang yang diculik dan dibunuh oleh aparat keamanan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Korban petrus kebanyakan adalah preman, penjahat, dan aktivis politik yang dianggap membahayakan keamanan negara.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan pelanggaran yang sangat berat. Pelanggaran hak asasi manusia ini menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan bagi masyarakat. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia juga merusak citra negara Indonesia di mata dunia.

Pertanyaan Umum tentang Penyimpangan Orde Baru dalam Ketata Negaraan

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan:

Pertanyaan 1: Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan?

Jawaban: Bentuk-bentuk penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan antara lain pembatasan kebebasan berpendapat, pembungkaman oposisi, manipulasi pemilu, korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, penahanan tanpa proses hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pertanyaan 2: Apa dampak dari penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan?

Jawaban: Penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan berdampak buruk bagi negara dan masyarakat, antara lain kemerosotan demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, melemahnya supremasi hukum, dan terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara mencegah terulangnya penyimpangan seperti pada masa Orde Baru?

Jawaban: Untuk mencegah terulangnya penyimpangan seperti pada masa Orde Baru, diperlukan upaya dari berbagai pihak, antara lain memperkuat lembaga-lembaga negara, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia, serta menegakkan supremasi hukum.

Baca juga:  Apa Itu Fraud: Panduan Lengkap untuk Memahami Kecurangan

Pertanyaan 4: Apakah ada upaya untuk mengoreksi penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan?

Jawaban: Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, dilakukan upaya-upaya untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan tersebut, antara lain dengan melakukan reformasi politik, ekonomi, dan hukum.

Pertanyaan 5: Apa saja tantangan dalam mengoreksi penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan?

Jawaban: Tantangan dalam mengoreksi penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan antara lain masih kuatnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta lemahnya penegakan hukum.

Pertanyaan 6: Apa peran masyarakat dalam mencegah terulangnya penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan?

Jawaban: Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terulangnya penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan, antara lain dengan aktif berpartisipasi dalam proses politik, mengawasi kinerja pemerintah, dan melaporkan setiap tindakan penyimpangan yang terjadi.

Penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan merupakan periode kelam dalam sejarah Indonesia. Untuk mencegah terulangnya penyimpangan seperti itu, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penting untuk diingat bahwa penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan tidak boleh terulang kembali. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan terus memperkuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Beralih ke bagian artikel berikutnya

Tips Mencegah Penyimpangan Ketata Negaraan

Berdasarkan pengalaman sejarah penyimpangan Orde Baru dalam ketata negaraan, berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya penyimpangan tersebut:

Tip 1: Perkuat Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hal ini meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran.

Tip 2: Tingkatkan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, kampanye publik, dan partisipasi aktif dalam proses politik.

Tip 3: Tegakkan Supremasi Hukum

Supremasi hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat negara dan pengusaha besar.

Tip 4: Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

KKN merupakan salah satu akar permasalahan penyimpangan ketata negaraan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tip 5: Aktifkan Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan setiap tindakan penyimpangan yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), media massa, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Tip 6: Perkuat Pendidikan Politik

Pendidikan politik sangat penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal.

Tip 7: Jaga Independensi Media Massa

Media massa memiliki peran penting dalam mengungkap dan mengkritisi penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, independensi media massa harus dijaga agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Tip 8: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini meliputi keterbukaan publik dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan menerapkan tips-tips tersebut, diharapkan penyimpangan ketata negaraan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dapat dicegah terulang kembali di masa depan.

Penting untuk diingat bahwa menjaga demokrasi dan supremasi hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kita harus terus berupaya memperkuat nilai-nilai tersebut agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan lebih adil bagi semua.

Kesimpulan

Penyimpangan Orde Baru dalam Ketata Negaraan merupakan periode kelam dalam sejarah Indonesia. Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, hukum, dan sosial, yang berdampak buruk bagi demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan bangsa.

Untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa depan, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat. Lembaga negara harus diperkuat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia harus ditingkatkan, serta supremasi hukum harus ditegakkan secara konsisten. Selain itu, masyarakat sipil harus aktif berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menjaga demokrasi dan supremasi hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan lebih adil bagi semua.

Youtube Video: